Akhir-akhir ini berita tentang Blackberry mengemuka lantaran adanya keinginan Pemerintah agar Blackberry bisa mematuhi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal yang paling disorot adalah filterisasi konten porno yang "katanya" masih bisa diakses melalui Blackberry. Meskipun kita terbiasa dengan polah pemerintah yang sok "hangat-hangat tahi ayam", tapi bolehlah kita mengacungi jempol atas kegigihan kemeninfo dalam melakukan langkah-langkah pe-minimalisiran akses terhadap situs porno agar tidak membodohi masyarakat Indonesia khususnya kalangan pelajar mahasiswa dan pemuda pada umumnya.
Tapi meskipun begitu memerangi situs porno tidaklah semudah sekedar memfilterisasi konten tersebut. Bagi pemerintah filterisasi adalah upaya pencegahan, tapi pasti akan bertentangan dengan upaya bisnis. Meskipun operator seluler penyedia layanan koneksi internet memberikan komitmen untuk selaras dengan keinginan pemerintah, namun tetap saja, konten porno adalah konten primadona selain jejaring sosial bagi operator selular agar pelanggannya bisa menghabiskan pulsa mereka berjam-jam, ber-byte-byte (baca: satuan kapasitas koneksi internet seperti tarif bicara/tarif sms), yang ujung-ujungnya tentu keuntungan bagi operator.
Contoh nyata, silahkan aja cek konten porno dengan menggunakan koneksi internet salah satu operator besar di Indonesia. Dan pasti anda masih bisa mengaksesnya tanpa sensor apapun. Jadi, apakah pemerintah tidak mengetahui situs-situs porno terkenal ataukah memang si tifatul tidak mau dekat-dekat dengan konten porno sehingga dia pun tidak tahu situs apa yang mesti diblokir/di-kontrol. Kan juga tidak mungkin si tifatul menyuruh staff-nya untuk menguji dan mencari situs-situs porno tersebut dengan mengakses alamat situs satu per satu. Sama saja menyuruh orang berbuat dosa dong.
Terus, apakah permasalahan Blackberry tersebut adalah momentum yang ingin ditunjukkan pemerintah bahwa pemerintah serius memerangi/mem-filtrasi konten porno? Menurut saya, tidak. Alasannya mudah. Pemerintah dalam membuat program kerja, tidak pernah bisa konsisten. Meskipun banyak lembaga, banyak karyawan PNS yang dilibatkan, citra pemerintah dengan "mau bekerja asal ada uang" bukanlah isapan jempol. Sistem kerja yang dikembangkan pemerintah, menurut saya tidak efektif lantaran kontrol yang mereka lakukan berdasarkan program kerja dan anggaran. Saat program kerja di tahun berikutnya tidak disetujui atau terjadi pemangkasan, maka kontrol pun akan hilang dengan sendirinya.
Contoh sederhana, penggusuran lapak-lapak liar, yang cuman berlangsung saat SK turun. Bulan-bulan berikutnya, muncul lagi satu per satu dan liar kembali. Apa yang dilakukan pemerintah? Alasan klise yang biasa terlontar, kita nunggu anggaran turun. Kontrol terhadap jalan rusak misalnya, alasannya juga sama, tahun ini belum dianggarkan. Tahun depan atau pada bulan perubahan anggaran nanti kita ajukan.
Kembali ke urusan Blackberry. Saya yakin, Blackberry sebagai pendatang baru pun pasti berkonsultasi dengan operator-operator besar lainnya yang sudah melanglang buana bermain "kucing-kucingan" dengan pemerintah. Paling-paling bahasa mudahnya mereka berkata, "udah turuti saja, implementasinya paling juga hangat-hangat tahi ayam". Jawab Blackberry "Oooooo, begitu ya....."
0 comments:
Posting Komentar